Dengan begitu tajamnya sorotan terhadap masalah kelistrikan akhir-akhir ini, maka menjadi orang nomor satu di PLN sama halnya duduk di kursi panas. Mengapa? Jika paham medan luar-dalam, mempunyai banyak ide yang aplikatif, berjiwa kreatif dan agresif, mampu menggerakkan orang dan segala potensi yang ada di PLN, ya, silakan maju! Jika tidak, sebaiknya urungkan saja niat untuk duduk di situ. Janganlah hanya bermodal nekat, yang sama saja artinya dengan bunuh diri. Setidak-tidaknya semua itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Dahlan Iskan, Direktur Utama PLN sekarang.

Sekadar gambaran, masalah yang dihadapi oleh PLN bukanlah ringan. Berbagai persoalan berat harus diselesaikan segera karena menyangkut ketahanan ekonomi nasional dan harga diri Indonesia di mata investor asing. Itu semua menyangkut persoalan internal maupun eksternal PLN, yaitu pertama, kualitas pelayanan yang masih buruk ditandai dengan kejadian seringnya mati lampu di beberapa wilayah pelayannya. Kedua, rasio elektrifikasi nasional yang masih 64,5 persen atau masih di bawah rata-rata ASEAN, yaitu 71,4 persen. Ketiga, keharusan menyetor laba ke pemerintah dengan tantangan harga bahan bakar primer yang terus bergerak naik dengan tanpa menaikkan harga satuan energi listrik. Keempat, pembenahan lingkup internal PLN dengan budaya kerja yang cepat, efektif, dan efisien di semua lini operasional PLN sebagai tantangan menghadapi tuntutan kelistrikan, termasuk di dalamnya sistem pengadaan barang, perawatan, rekrutmen, dan sebagainya. Kelima, kesiapan PLN dalam mengantisipasi undang-undang kelistrikan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yang akan berdampak pada persaingan dengan perusahaan listrik swasta dan ada kemungkinan pemecahan PLN (unbundled) baik secara vertikal maupun horizontal. Keenam, ketepatan waktu penyelesaian proyek kelistrikan 10 ribu megawatt di tahap I dan tahap II. Ketujuh, sinkronisasi visi PLN dengan rencana energy mix Indonesia sampai 2025 dan target emisi karbon 2020-2050, yang sudah dicanangkan Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu di Pittsburgh. Artinya, dibutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya jago bermain ke dalam, tapi juga harus lihai bermain ke luar, seperti ke pemerintah sebagai regulator, ke penyuplai energi primer gas dan batu bara, serta ke perbankan, yang memberikan pendanaan.

Sewaktu nama Dahlan Iskan (DI) mencuat sebagai calon kuat Direktur Utama PLN untuk mengganti Fahmi Mochtar pada akhir Desember 2009, adalah hal wajar jika berbagai keraguan dan keyakinan mewarnai di awal-awal proses pengangkatan dirinya. Bagi yang ragu, alasannya sederhana sekali. DI bukanlah orang dalam PLN dan dia dianggap tidak tahu banyak permasalahan kelistrikan yang dihadapi PLN. Ditambah lagi dengan latar belakangnya yang bukan lulusan ketenagalistrikan atau paling tidak seorang lulusan manajemen energi. DI juga bukan seorang pemimpin perusahaan kelistrikan sekelas PLN, walaupun dia adalah pemimpin puluhan perusahaan dan bahkan dua di antaranya perusahaan pembangkit tenaga listrik di Kalimantan Timur.

Memang harus diakui bahwa dalam waktu yang sependek itu, tentu belum banyak yang bisa dihasilkan. Tetapi paling tidak harus sudah ada pijakan jelas yang sudah dirancang DI untuk langkah maju PLN berikutnya. Untuk itu, mari kita coba menganalisisnya secara jernih dan berimbang! Kalau disimak dengan cermat di awal-awal kepemimpinannya, mungkin keraguan kita akan sedikit berkurang. Dalam berbagai kesempatan, DI dengan begitu meyakinkan memaparkan tiga hal penting rencana aksi jangka pendeknya untuk memperbaiki kinerja PLN.

Pertama, konversi bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap dari minyak ke gas dengan tujuan mengurangi biaya produksi. Kedua, penyediaan trafo untuk cadangan agar permasalahan mati lampu segera ditangani secara serius. Ketiga, rencana pembangunan power plant mini berbahan bakar batu bara. Artinya, ketiga hal tersebut adalah bentuk tindakan nyata dari tiga unsur perbaikan berkesinambungan (continuous improvement), yang bisa dicapai jika ada usaha peningkatan efisiensi (efficiency improvement), peningkatan kualitas (quality improvement), dan peningkatan produktivitas (productivity improvement). Sepertinya agak terkesan tidak spektakuler alias biasa-biasa saja. Tapi, jika ketiga hal tersebut bisa dilakukan, itu akan mampu mengurangi beban inefisiensi dari pemakaian minyak bumi, menurunkan risiko dan lama waktu listrik padam, serta mempercepat akses pelayanan jaringan kelistrikan.

Sebagai seorang yang bukan dari lingkup internal PLN, konsistensi dan keseriusan DI dalam memperbaiki kinerja PLN patutlah diapresiasi. Inilah salah satu modal utama keberhasilan dari seorang pemimpin perusahaan yang ingin mengubah keadaan dengan cepat. Salah satu contohnya adalah dalam mengejar komitmen dari pemerintah dan produsen gas nasional untuk jaminan pasokan ke PLN. Tanpa kejelasan pasokan gas, mustahil bisa jelas juga melakukan penghematan biaya operasional dari pemakaian minyak bumi yang jauh lebih mahal harganya di beberapa pembangkit listrik milik PLN.

Kemudian, keingintahuannya dalam menemukan akar masalah kualitas pelayanan listrik berdasarkan dari kejadian lapangan. Salah satunya adalah melihat langsung penanganan mati lampu beberapa waktu lalu di suatu kawasan di Surabaya akibat rusaknya sebuah trafo. Mungkin ini yang justru luput dilakukan oleh sejumlah Direktur Utama PLN sebelumnya yang terlena menyelesaikan masalah pada level atas, tapi keropos dalam memahami realitas yang terjadi di lapangan. Dari penjelasan yang diberikannya, sepertinya DI cukup kuat dalam menganalisis masalah di lapangan dan sudah tahu apa yang akan diperbuatnya nanti, walaupun dia bukan seorang insinyur listrik. Paling tidak dia sudah menerapkan prinsip pemecahan masalah sederhana “80 : 20 rules”, yaitu memfokuskan ke 20 persen masalah utama yang berkontribusi memberikan hasil 80 persen.

Karena itu, untuk “menyenangkan” pemerintah lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang sudah memilihnya dan “memuaskan” masyarakat sebagai pelanggan PLN, ada dua strategi penting yang harus dilakukan DI untuk menunjukkan kinerjanya dengan pasti. Strategi pertama, mewujudkan bukti yang cepat bahwa telah terjadi efisiensi operasional di tubuh PLN dan peningkatan kualitas pelayanan listrik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan ini, DI cukup berfokus pada tiga rencana aksi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Strategi kedua, mewujudkan bukti kinerja secara jangka panjang, yaitu dengan membenahi sistem yang ada sekarang agar menjadi lebih profesional, efektif, dan efisien. Diharapkan budaya kerja PLN menjadi lebih cepat dan lebih gesit bergerak untuk siap bertransformasi menjadi sebuah perusahaan energi listrik kelas dunia, yang berani bersaing secara sehat dengan perusahaan listrik swasta sekalipun.

Kedua strategi tersebut sebenarnya tidak sulit dilakukan asalkan DI tahu dari mana dan bagaimana memulainya. Dalam hal ini, kata kunci yang tepat untuk kesuksesan kedua strategi tersebut adalah “kemampuan menggerakkan orang-orang PLN sendiri”. Tanpa mereka semua, DI tidak ada apa-apanya. DI harus realistis membaca kondisi ini.

http://energyers.com/?p=959
—————————————————————————————-

The utilization of renewable energy is not new because it has been in use for thousands of years for example of using wind for sailing and wind mill. These are simply the most common forms of renewable energy, though there are many more sources of renewable energy on the planet. Below is a list of renewable energy sources:

Hydro energy: also called as hydro power, means converting the mechanical energy of water into electrical energy. The disadvantage to hydro power is the cost to the surrounding environment, as land upriver needs to be flooded, and land downriver will be drained during construction. This can have fatal effects for wildlife and life in the rivers. Hydroelectric power is now advancing in popularity when it comes to serving as a renewable energy source. Hydroelectric power functions through the flooding of a valley by building a dam. Rainwater is captured and allowed out through turbines that use generators to convert the energy into electricity. Primary advantages of this renewable energy are that no fuel is required and there are minimal running costs.

Solar energy: can be somewhat unreliable depending on the placement, location, and surrounding environment of the solar cells. The greater the solar energy supply, the more effective the cells will be, even so, the more heat a solar panel receives, the more unreliable it can be.

Solar power: is another renewable energy source, where the energy from the sun is harnessed in order to produce energy. Since the sun is the sun, heat and energy found in sunlight is in limitless supply so long as the sun is shining, and thus is an excellent renewable energy source. Some regions of the world cannot rely on solar power because their weather and climate are not conducive to its use if long periods of cloudiness are present. Overall however, solar power is a clean energy source that does not contaminate the environment or contribute to global warming, and as such, it is a widely used source of renewable energy.

Wind energy: can be a very reliable renewable energy source if the wind turbines are placed in the right location. The main disadvantages of this form of energy are; sight and noise pollution, and that most designs of wind turbines can be harmful to birds. Wind power is the most usual form of renewable energy. Here, electricity is generated by blades turning turbines which run a generator. Wind power has a potentially infinite energy supply and a number of advantages to its apply. Wind is a free commodity and is in infinite supply and thus an affordable renewable energy source. Additional, generating wind does not produce toxins or pollutants to the environment and thus helps in the fight against global warming.

Geothermal energy: is a reliable energy source, depending on your location. It is commonly used to provide a source of heating or hot water for households using “ground source heat pumps”, and also can be used as the energy source for power stations in appropriate areas.

Wave and Tidal energy: Tidal energy can be used to create electricity from the large energy force behind the tides. The main disadvantage of tidal energy is the effect on the surrounding environment, affecting sea life, and shore access. Wave energy is similar to tidal energy, but instead uses the force behind the waves (not the tide) to generate electricity. The cost to sea life is usually less of an issue, as the construction tends to float on the water, and not in the sea. This is a relatively new technology, and in many cases, is still in the research phase.

Biomass energy: is the other conversion of solar energy into bio organism or its residue. Traditionally, biomass energy can be used as direct combustion for cooking or food processing and space heating using crop residues, leaf, and animal dung. The traditional way of using biomass can be lead to deforestation. Modern biomass energy is a sustainable way for electricity generation, heat production and transportation (liquid fuels). It can use the crops and residues using the latest technology, such gasification, biogas, biofuels.

Kalau Golkar sudah memutuskan CAPRES, maka pertanyaan selanjutnya tentulah siapa yang menjadi CAWAPRES nya. Untuk saat ini, sepertinya masih terlalu pagi bagi Golkar untuk menentukan CAWAPRES. Jusuf Kalla sendiri belum secara otomatis dan resmi menjadi CAPRES nya PG, kan? Tokoh lainnya di PG seperti Akbar Tanjung, Surya Paloh, Sri Sultan, dan Fadel Muhammad, termasuk juga Yuddi Chrisnandi kelihatan mempunyai ambisi ke arah sana. Kecuali Yuddy Chrisnandi, tokoh PG yang lain itu hanya mempunyai potensi untuk menjadi CAWAPRES saja dan susah untuk dijual sebagai CAPRES. Apa yang dilakukan oleh Yuddyi Chrisnandi saat ini hanyalah semacam usaha untuk tetap eksis dalam pembicaraan politik agar bisa dilirik untuk suatu posisi di kabinet nantinya atau persiapan pada pemilu berikutnya. Perkembangan cepat akan terjadi setelah hasil Pemilu Legislatif diketahui. Sebenarnya, Jusuf Kalla mempunyai potensi untuk merebut RI-1 jika PG mampu memainkan pengalaman politiknya dengan baik bersama partai pendukungnya nanti.

Anggap saja hasilnya tidak jauh beda dari hasil survey-survey terpercaya yang sudah ada (tidak ada yang dominan), maka yang lebih pede maju sebagai CAPRES adalah dari PDIP, PD dan PG. PDIP sudah jelas mencapreskan kembali Megawati, begitu juga dengan PD dengan SBY. Sehingga, duet PDIP – PD, ataupun PDIP – PG sudah kecil sekali peluangnya, karena bidikan mereka adalah RI-1 semua sebagai target minimal. Berarti, ketiga partai itu butuh partai yang bersedia memberikan calonnya sebagai RI-2. Dibandingkan dengan PDIP dan PG, PD justru harus bekerja lebih keras untuk menggandeng partai yang lebih kuat untuk mendulang suara agar melebihi suara PDIP ataupun PG nantinya. PDIP dan PG tinggal mencari partai menengah yang mempunyai potensi suara yang besar.

Nah, posisi sebagai RI-2 inilah sebagai target minimal dari partai menengah yang sudah mempunyai basis masa yang jelas, seperti PKS dan PKB, dsb. Disamping keinginan merebut RI-1, partai-partai mantan petinggi TNI belum begitu bisa diharapkan untuk mendulang suara pada Pemilu 2009 ini. Mungkin butuh dua kali Pemilu lagi bagi mereka atau mereka mampu memberikan orang sama populernya seperti SBY dulu tampil pada Pemilu 2004. Nilai tawar partai-partai berazas Islam, seperti PKS, PKB, PPP, PBB, ataupun PBR akan semakin tinggi terhadap PDIP, PG maupun PD. Ada tiga asumsi dalam hal ini. Pertama adalah partai-partai berazas Islam itu menggalang kekuatan untuk membentuk poros tengah jilid II. Kedua adalah kekuatan partai-partai Islam itu menyatukan suaranya untuk mendukung salah satu partai di atas tadi. Ketiga adalah terpecahnya kekuatan partai Islam kepada ketiga partai tadi. Jika asumsi pertama yang terjadi, maka akan ada empat kekuatan nama partai besar yang saling berhadapan yang kemungkinanannya adalah suara PD akan berada paling bawah. Jika asumsi kedua yang terjadi maka partai yang didukung ramai-ramai itu akan menang besar. Asumsi ketiga akan menghasilkan perolehan suara semakin ketat.

Tentulah asumsi yang diinginkan oleh ketiga partai tadi adalah asumsi yang kedua. Disinilah letak tantangannya dari politisi-politisi ketiga partai tersebut untuk menggalang kekuatan dengan parta-partai Islam yang belum tentu mudah untuk disatukan. Analisa ini akan semakin menarik jika asumsi ketiga yang terjadi. Jika demikian, maka pertanyaan adalah dengan partai mana PG lebih menguntungkan untuk berkoalisi dan berduet. Bukan maksud untuk merendahkan partai Islam yang lain, yang jelas akar massanya hanyalah PKS dan PKB. Dibandingkan keduanya, PKS jauh lebih menguntungkan bagi PG karena lebih meratanya kekuatan PKS di wilayah Indonesia dan juga konflik internal di tubuh PKB yang mengakibatkan tidak maksimalnya duet yang dibuat nantinya. PG tidak perlu khawatir dengan kekuatan PKS yang akan semakin membesarkan namanya seperti yang telah dilakukan oleh PG kepada PD. Kondisi umat Islam Indonesia yang moderat dan terdiri dari beberapa kelompok, tidak akan membuat kekuatan PKS akan jauh lebih besar dari PG nantinya, kecuali jika PKS merubah platformnya dari Partai Islam menjadi lebih terbuka dengan bentuk Partai Islam – Nasionalis.

Jadi, kesimpulan akhirnya adalah PKS merupakan mitra yang paling tepat bagi PG untuk memenangkan Pemilu 2009, jika tidak ada kekuatan Poros Tengah Jilid II dan atau tidak ada suara bulat partai-partai Islam yang mendukung bulat-bulat ke salah satu partai di atas tadi, yaitu PDIP, PG, dan PDIP. Sekian dulu analisa dari saya dan terima kasih banyak.

Ada kecenderungan yang sangat menarik yaitu semakin terkikisnya perolehan suara dari partai besar seperti PDIP dan Golkar, sedangkan beberapa partai kecil/menengah menjadi semakin besar (seperti PD, PKS, dll). Disinilah hebatnya partai-partai kecil/menengah tersebut untuk berusaha menjadi besar dengan bermodalkan massa, sosok tokoh, dan lainnya, sehingga mau tidak mau harus dilirik juga oleh partai yang lebih besar darinya. Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat (PD) yang tadinya hanya partai baru dan kecil dan hanya bermodalkan Pak SBY saja, sudah mampu meningkat secara drastis sekali pamornya saat ini. Secara tidak langsung, Golkar jualah yang telah membesarkan PD. Bertolak belakang dengan PD, Partai Golkar justru (sepertinya) semakin menciut saja “fans” nya. Bisa jadi, sekian persen massa Golkar telah “diambil” oleh PD dan sekian persen lagi berpindah menjadi pendukung partai lain. Nah, hal yang sama, sepertinya akan dialami oleh PKS yang saat ini tidak hanya bermodal massanya yang jelas, mengakar dan solid, tetapi juga mampu menampilkan tokohnya sendiri yang “layak” untuk dijual seperti HNW. Disitulah letak posisi tawar-menawar yang dimiliki oleh PKS.

Bisa jadi, PKS akan semakin membesar pada Pemilu 5 (lima) tahun mendatang (Pemilu 2014), jika tidak salah dalam memilih “partner” pada Pemilu 2009 ini. Terserah, apakah akan melirik jabatan RI-1 atau RI-2, sama-sama mempunyai konsekuensi tersendiri bagi PKS. Jika PKS berani mencalonkan diri sebagai Presiden, maka tentu harus dengan menggandeng Partai besar yang lain, seperti PDIP dan Golkar, tetapi maukah kedua partai tersebut hanya mendapatkan RI-2? PDIP sudah jelas-jelas menampilkan Megawati kembali sebagai Presiden. Golkar masih belum jelas sikapnya sambil intip kiri dan kanan karena beberapa orang tokohnya belum begitu percaya diri untuk mampu terpilih menjadi RI-1, termasuk JK sendiri. JK sepertinya masih kalah dalam hal “nilai jual” jika dibandingkan dengan SBY dan Megawati.

Lalu, bagaimanakah strategi PKS untuk Pemilu 2009 ini? Untuk amannya, asal mau mendapatkan kursi RI-2 saja dulu dan sambil menyimpan “amunisi” pada Pemilu 2014 nanti, maka PKS bisa mempertimbangkan bersanding dengan PDIP atau Golkar. Dari hasil beberapa survey dari lembaga survey yang kredibel, kedua partai besar tersebut ternyata masih terbukti sangat kuat dengan massa pemilihnya yang mayoritas. Dengan massanya yang solid, isu sentimen Islam – Nasionalis, dan sosok tokoh-tokohnya yang “lebih bersih”, maka PKS adalah menjadi “primadona yang cantik” yang siap dilamar oleh salah satu partai besar tersebut. Bagaimana kalau mengulaingi kembalai Poros Tengah Jilid II? Untuk mengulangi Poros Tengah Jilid II lagi, sebenarnya masih memungkinkan. Berarti PKS harus berangkul-rangkulan dengan erat bersama partai-partai menengah dan kecil yang mayoritas partai-partai berazas Islam. Sepertinya PKS harus mempersiapkan “action plan” yang sangat ekstrim sekali dan harus siap bekerja mati-matian untuk menang. Tinggal hitung-hitungan secara politik saja untuk menentukan pilihan yang tepat dari kedua hal strategi yang di atas.

Seandainya, kursi apapun yang akan didapat nanti oleh PKS, apakah itu RI-1 atau RI-2, PKS haruslah siap memberikan kader-kadernya yang terbaik dan terbersih untuk duduk di Kabinet. Kader-kader PKS itu haruslah siap bekerja untuk “segala golongan” secara adil. Disitulah letak “ujian” berikutnya bagi PKS agar tidak kehilangan dukungan dan simpati dari rakyat. Inilah pentingnya Pemilu 2009 bagi PKS, jika benar-benar ingin menjadi partai yang lebih besar lagi dan berpengaruh di Indonesia. Jika tidak, bersiap-siaplah untuk “dibonsai” oleh partai besar yang lain yang tentu tidak menginginkan para pesaingnya yang masih “anak kecil” tumbuh semakin kuat besar dan dewasa.

Dengan persaingan global yang semakin terbuka luas, Indonesia, mau tidak mau harus lebih giat meningkatkan ekspor, meningkatkan investasi yang membangun infrastruktur, memacu sektor industri yang menumbuhkan sektor pertanian, memperbanyak dan meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meningkatkan usaha eksplorasi energi, yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Untuk usaha tersebut, sangat dibutuhkan sekali suatu proses transformasi yang sangat pesat dan efektif di segala sektor. Tentu saja rencana ini menjadi suatu daya tarik sendiri bagi negara lain untuk berkontribusi di Indonesia. Hal inilah yang semakin membuka peluang peningkatan hubungan kemitraan yang makin luas antara Jepang dan Indonesia, tentunya dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan. Jepang sudah tepat memilih Indonesia sebagai mitra karena potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang merupakan tempat yang cocok bagi investasi Jepang yang dengan pertumbuhan ekonominya yang sudah stagnant. Indonesia masih menjadi tempat favorit bagi investasi Jepang, khususnya di sektor manufaktur dan sektor pendukung lainnya. Begitu juga sebaliknya, Indonesia juga sudah tidak salah lagi memilih Jepang sebagai mitra pembangunannya dengan melihat teknologi dan potensi investasi yang dimiliki oleh Jepang. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Japan’s Bank for International Cooperation (JBIC) pada than 2004, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah China dalam investasi Jepang di luar negeri, yaitu sebesar 24% di China, 16% di Indonesia, Thailand 14%, Singapura dan Malaysia 9%.

Kemitraan Indonesia-Jepang, sudah terjalin sejak lama, tanpa terasa sudah mencapai ke usia 50 tahun saja. Jepang adalah salah satu mitra dagang dan bisnis Indonesia yang menduduki posisi paling penting dan strategis. Saat ini, ada sekitar 1.200 perusahaan Jepang di Indonesia, mayoritas mendominasi sektor Industri manufaktur yang mampu memberikan lapangan pekerjaan tidak kurang dari 200.000 orang Indonesia. Banyak diantara mereka yang menduduki posisi penting sebagai Manager dan bahkan ada yang menjadi Direktur. Tentu ini merupakan sesuatu keuntungan yang sangat positif bila melihat kenyataan dengan tersedianya lapangan kerja, alih teknologi maju Jepang ke Indonesia, dan budaya manajemen Jepang yang sarat filosofi budaya kerjanya dengan produktifitasnya yang tinggi.

Pada tanggal 20 Agustus 2007, bertempat di Jakarta, hubungan persahabatan Indonesia-Jepang ini sudah memasuki suatu babak baru dengan ditanda-tanganinya Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership (JIEPA) oleh Perdana Menteri Jepang waktu itu, Shinzo Abe dan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Ada sebanyak 7 butir kesepakatan pada JIEPA ini, yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kerjasama kedua negara di segala bidang, seperti: industri manufaktur, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, jasa keuangan, pengadaan barang pemerintahan, lingkungan, energi dan sumber daya mineral, dan bidang lainnya.

Khusus untuk pengembangan sektor industri manufaktur, kedua belah pihak untuk jangka panjang akan mengembangkan berbagai sub sektor, seperti: perlogaman, teknik pembuatan cetakan, teknik pengelasan, konservasi energi, dukungan promosi industri kecil dan menengah, promosi eksport dan investasi, suku cadang otomotif, peralatan elektronik, baja dan produk baja, tekstil, petrokimia, pelatihan, makanan dan minuman. Bentuk implementasi dari kerjasama ini termasuk; studi dasar, bantuan tenaga ahli, penyediaan peralatan, pelatihan, seminar dan workshop, kunjungan perusahaan Jepang. Khusus kerjasama pada sektor industri manufaktur, bentuk kegiatan pada studi dasar lebih difokuskan pada sektor perlogaman, teknik pencetakan, teknik pengelasan, produk baja, tekstil, petrokimia, dll. Bantuan tenaga ahli difokuskan pada sektor teknik pencetakan, konservasi energi, suku cadang otomotif. Pelatihan difokuskan pada sektor teknik pencetakan, suku cadang otomotif, peralatan elektronik, dan tekstil. Sedangkan seminar dan workshop difokuskan pada teknik pencetakan, konservasi energi, produk baja, dan tekstil.

Jepang akan memberikan bantuan teknis, melalui pusat pengembangan industri manufaktur kepada perusahaan manufaktur Indonesia untuk memenuhi standar kualitas internasional. Tentu saja, sektor otomotif dan suku cadang, elektrikal dan barang-barang elektronik menjadi focus utama bantaun kerjsama teknis ini. Perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota, Honda, Suzuki, dan Daihatsu akan menempatkan Indonesia sebagai pusat produksi untuk beberapa komponen utama yang ditujukan untuk pasar ASEAN. Pusat produksi di Indonesia ini akan terhubung dengan unit produksinya di Negara ASEAN yang lain seperti Thailand, Malaysia, Philippine. Hal yang sama juga diterapkan pada industri sepeda motor, elektrikal dan barang-barang elektronika lainnya. Jepang juga menyediakan bantuan teknis untuk membantu badan sertifikasi Indonesia agar perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi standar industri Jepang pada sektor pertanian dan produk perikanan. Dalam percaturan perdagangan global, masalah tarif bukanlah menjadi masalah utama, melainkan masalah kualitas yang termasuk di dalamnya keselamatan dan kesehatan kerja yang berpotensi untuk menjegal ekspor Indonesia jika masalah ini tidak diselesaikan dengan serius.

Beragam tanggapan dari berbagai pihak mengenai perjanjian JIEPA ini, banyak yang positif tetapi tidak sedikit juga yang menanggapinya dengan nada skeptis. Yang bernada negatif skeptis lebih menanggapinya dengan menyorot masalah pembebasan tarif bea masuk barang Jepang ke Indonesia dan ketidaksiapan perusahaan dalam negeri karena kurang terbentengi dengan kesepakatan tersebut. Yang bernada positif optimis lebih membahas ke masalah pengembangan capacity building dan adanya peningkatan kepercayaan diri Jepang untuk lebih masuk berinvestasi di Indonesia. Semua orang bebas menanggapi perjanjian kerjasama baru tersebut dan sebaiknya biarkan saja! Soalnya, ada masalah yang tidak kalah pentingnya yang akan dibahas dalam tulisan sederhana ini.

PERMASALAHAN

Dengan hubungan persahabatan Indonesia – Jepang yang sudah memasuki usia 50 tahun ini, tentu sudah banyak kemajuan yang dicapai di segala bidang dalam kurun waktu tersebut. Yang paling terasa dan terlihat sekali adalah kemajuan di sektor industri manufaktur. Nah, kalau berbicara soal industri manufaktur, sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari kata “Transfer Teknologi”. Transfer teknologi selalu menjadi pokok bahasan yang menarik dari berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, pembuat kebijaksanaan, badan pendanaan Internasional, kampus perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku bisnis dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang erat sekali antara transfer teknologi dengan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas di sini, seperti, “Sudah sejauh mana status transfer teknologi dari Jepang ke Indonesia dalam kurun waktu 50 tahun ini? Mungkin kita pernah mendengar juga dengan pertanyaan seperti ini,”Kenapa Indonesia masih tetap saja dijadikan sebagai tempat perakitan dan pemasaran produk Jepang?” atau yang ini, “Akankah status sebagai tempat perakitan barang Jepang masih tetap dipertahankan?” Mungkin juga yang ini, “Dimana letak permasalahan transfer teknologi ini di Indonesia?” Pertanyaan di atas mungkin sah-sah saja di sini dengan menyadari waktu 50 tahun yang sudah dijalani bersama Jepang.

PEMBAHASAN

Sebaiknya, kita bahas masalah transfer teknologi pada sektor industri manufaktur ini saja agar lebih fokus dan tidak usah jauh-jauh melebar ke sektor lain. Kelihatannya ini cukup menarik untuk dibahas. Jepang selama ini di Indonesia sudah merintis industri manufakturnya di sektor otomotif, elektronik, kimia, perlogaman, tekstil, dan lain sebagainya. Yang terbesar sudah pasti di sektor otomotif dan elektronik. Sudah bisa diduga di sini bahwa bagi Jepang, bentuk kerjasama di atas lebih ditujukan untuk bagaimana mengamankan mata rantai sektor industri manufakturnya yang dibangun dan dikembangkan di Indonesia. Jepang mencoba mengarahkan bagaimana kerjasama tersebut lebih bermanfaat dan menguntungkan untuk investasi Jepang untuk jangka panjang di Indonesia. Untuk perluasan lapangan kerja dan peningkatan perekonomian, Indonesia sudah pasti akan mendapatkan manfaatnya di situ, tetapi kembali kepada permasalahan kita tadi yaitu soal transfer teknologinya. Tentu saja beberapa pertanyaan di atas tadi perlu segera dicari jawaban, kalau perlu solusinya sekalian, jika memang Indonesia tidak mau lagi memperpanjang statusnya sebagai tempat perakitan produk Jepang. Harus diakui di sini bahwa sebenarnya Jepang masih mengincar biaya tenaga kerja dan energi Indonesia yang masih cukup murah jika dibandingkan berinvenvestasi di negara lain. Salah satu tujuannya adalah untuk menghadapi dominasi produk China yang sangat murah. Jika Indonesia cukup hanya dijadikan sebagai basis perakitan, maka tidak perlu bersusah payah membangun Indonesia sebagai basis R&D karena di situlah letak kunci teknologinya. Keberadaan produk manufaktur Jepang di pasar dunia terletak pada R&D nya. Ada beberapa pertimbangan Jepang dengan belum memusatkan basis R&D nya di Indonesia, seperti biaya yang mahal, waktu peluncuran produk baru yang ketat, ketakutan akan pencurian teknologi atau pelanggaran hak cipta, dan lain sebagainya.

Mari kita ulas sedikit apa itu transfer teknologi. Banyak definisi tentang transfer teknologi ini. Secara umum, transfer teknologi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menggunakan teknologi, keahlian, pengalaman dan fasilitas agar bisa dikembangkan lebih lanjut atau berinovasi secara komersial sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Ini mempunyai pengertian bahwa teknologi yang berasal dari suatu sektor bisa beradaptasi dan diaplikasikan ke berbagai sektor yang lain. Ada dua tempat kejadian transfer teknologi yang kita bahas di sini. Pertama adalah transfer teknologi pada perusahaan Indonesia skala kecil dan menengah yang memakai teknologi Jepang. Kedua adalah transfer teknologi kepada orang Indonesia yang bekerja pada perusahaan Jepang di Indonesia.

Keberadaan teknologi Jepang pada industri kecil dan menengah di Indonesia boleh dibilang baru menjalankan setengah dari proses transfer teknologi tersebut. Mengapa terjadi demikian? Hal ini dikarenakan belum mampunya mereka untuk sampai pada tahap inovasi atau menghasilkan suatu teknologi yang sudah melalui proses utilisasi dan adaptasi. Perusahaan kecil dan menengah yang memakai teknologi Jepang ini lebih mengangap bahwa teknologi Jepang tidak lebih daripada sekedar mesin-mesin yang dibuat oleh Jepang atau peralatan-peralatan yang mampu menciptakan peluang ekonomi. Pendapat seperti ini lahir karena Jepang tidak dilibatkan dalam hal know how, skill, desain, inovasi atau pengembangan lebih lanjut tentang teknologi tersebut. Perusahaan kecil dan menengah di Indonesia lebih dianggap sebagai end consumer atau end user saja dari teknologi Jepang tersebut. Memang harus diakui, teknologi Jepang telah berkontribusi banyak dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, tetapi yang menjadi masalah di sini adalah tidak terciptanya industrialisasi yang hebat dari transfer teknologi Jepang ini. Banyak yang beranggapan bahwa teknologi Jepang lebih cenderung menghasilkan operator yang tergantung pada teknologi tersebut daripada menghasilkan Innovator yang mampu menciptakan teknologi setelah melewati proses transfer teknologi yang benar. Bisa dilihat di sini bahwa kebanyakan perusahaan kecil dan menengah Indonesia tidak mampu membuat barang yang benar-benar kompetitif dan tidak mampu menciptakan teknologi alternatif. Dimana letak masalahnya? Sederhana saja, masalahnya terletak pada kemauan. Kemauan untuk melakukan proses transfer teknologi yang benar tersebut. Perusahaan kecil dan menengah di Indonesia harus melakukan suatu terobosan agar mampu menggunakan informasi dan know how yang didapat dari teknologi tersebut sehingga akan mampu juga memilih, melakukan adaptasi, utilisasi, inovasi, dan pada akhirnya akan menciptakan dan mengembangkan teknologi itu tersendiri.

Bagaimana dengan transfer teknologi kepada orang Indonesia yang bekerja pada perusahaan Jepang di Indonesia? Rata-rata perusahaan Jepang di Indonesia menempatkan beberapa orang Jepang pada posisi manajemen kunci. Disamping direktur yang pada umumnya masih dipegang oleh orang Jepang, ada beberapa posisi manajer yang masih dipegang oleh orang Jepang. Kebutuhan akan transfer teknologi di perusahaan Jepang ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Sudah ada suatu keberanian dari pihak Jepang untuk memberikan posisi kunci kepada orang Indonesia yang sebelumnya dipegang oleh orang Jepang. Hal ini masuk akal mengingat begitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan dengan mempekerjakan orang Jepang. Bahkan posisi Direktur sudah mulai diberikan kepada kepada orang Indonesia. Walaupun kelihatannya agak terlambat, tetapi sudah cukup memperlihatkan adanya keinginan dari pihak Jepang untuk segera melakukan transfer teknologi kepada orang Indonesia yang bekerja di perusahaan Jepang tersebut. Bentuk transfer teknologi di sini seperti manajemen teknologi, manajemen kualitas, manajemen produktifitas, dan lain sebagainya.

Kendala yang dihadapi selama ini dengan staf manajemen Jepang adalah terletak pada faktor bahasa dan budaya. Begitu juga dengan kemampuan staff Jepang dalam hal manajemen yang kurang, yang lebih kuat pada teknikalnya saja. Hal ini disebabkan bahwa kebanyakan posisi manajemen yang dipegang oleh orang Jepang ini ditangani oleh orang Jepang yang di Jepang sendiri (mungkin) belum mencapai posisi Manajer, rata-rata mereka sudah melewati masa produktif kerja atau sudah tua dan (mungkin) bukan dari lulusan perguruan tinggi. Faktor perbedaan budaya juga tidak bisa dianggap remeh dalam hal ini. Dari beberapa masalah di atas menyebabkan sering terjadinya salah komunikasi, salah persepsi, dan mungkin juga menjadi salah instruksi. Rata-rata perusahaan Jepang lebih memilih untuk mempekerjakan lulusan D3 dan S1 Fresh Graduate yang akan dipersiapkan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi, seperti menjadi Supervisor, Assistant Manager, dan juga Engineer. Inilah yang menjadi masalah dalam hal transfer teknologinya, dari pihak Jepang yang dengan stafnya dengan kualifikasi seperti yang sudah dijelaskan di atas berhadapan dengan fresh graduate yang haus akan ilmu dan pengalaman kerja. Transfer teknologi yang tidak sesuai dengan prosesnya mengakibatkan tidak sedikit fresh graduate tersebut yang frustasi dan pada akhirnya mengundurkan diri setelah mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Tingginya tingkat turn over untuk fresh graduate pada perusahaan Jepang ini sangat bertolak belakang sekali dengan di Jepang yang menganut paham kerja untuk seumur hidup pada satu perusahaan. Inilah salah satu kendala dalam agenda transfer teknologi antara staff Jepang dan staf lokal. Transfer teknologi berjalan tidak efektif karena prosesnya yang sering terputus yang disebabkan oleh gonta-ganti orang karena masa kerja yang singkat pada suatu perusahaan. Segalanya menjadi serba tanggung dan tidak matang! Terlepas dari motivasi orang yang beragam untuk pindah kerja dan susah untuk ditebak, masalah ini cukup disayangkan.

Sekarang mari kita bicara transfer teknologi yang sederhana saja dulu, tidak usah yang terlalu tinggi atau rumit. Mari kita libatkan sedikit tentang hal-hal yang popular, seperti 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) yang terkenal ampuh untuk menciptakan kebersihan, kerapian, kenyamanan, dan efisiensi di tempat kerja. Begitu juga dengan Kaizen atau bahasa Inggrisnya Continuous Improvement yang terkenal mampu membangkitkan semangat untuk selalu meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya produksi terus menerus. Ada lagi yang namanya TPM atau Total Productive Maintenance, yang mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian dari Operator mesin produksi untuk selalu menjaga kondisi mesin dengan “self maintenance” agar mesin tetap prima sehingga mampu menghasilkan produk sesuai standar kualitas yang ada dengan produktifitas yang tinggi. Untuk masalah kualitas, ada juga namanya QCC (Quality Control Circle) yaitu sistem pengontrolan kualitas yang selalu mencari secara detail akar permasalahan yang ada. Sistem ini telah dikembangkan menjadi Lean Manufacturing, Total Quality Management, dan juga Six Sigma. Di perusahaan Jepang yang di Jepang, semua sistem yang dijelaskan di atas adalah suatu hal yang biasa karena sudah menjadi suatu budaya kerja sehari-hari. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah hal yang di atas juga sudah menjadi suatu budaya kerja? Walaupun hal tersebut kelihatannya mudah, tetapi sangat sulit sekali diterapkan di Indonesia, termasuk juga pada perusahaan Jepang sekalipun. Kalaupun ada yang menjalankan, belum tentu benar-benar menjalaninya menjadi suatu budaya, lebih banyak dijalankan dengan merasa sebagai beban. Jadi, sungguh amat disayangkan, kerjasama yang sudah 50 tahun ini, transfer teknologi yang sederhana inipun juga masih sulit untuk dilakukan, apalagi untuk yang rumit-rumit. Jika hal ini saja belum bisa untuk direrapkan, jangan berharap banyak dengan teknologi transfer terjadi dengan mulus. Jadi, masalahnya ada dimana? Masalah utamanya ada di kita, mental orang Indonesia!

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka Indonesia seharusnya tidak perlu cengeng dan merengek-rengek seperti anak kecil kepada Jepang agar Jepang dengan senang hati memberikan semua teknologinya kepada Indonesia. Kata kunci untuk teknologi transfer ini adalah terletak pada semangat kreatifitas, kepedulian, ketekunan, dan kedisiplinan yang tinggi yang telah menjadi suatu budaya kerja sehari-hari, sebagaimana yang diperlihatkan dan dibuktikan oleh Jepang. Kebutuhan dan kemampuan akan transfer teknologi mengharuskan Indonesia untuk melakukan sesuatu perubahan yang mendasar dalam menghadapi tekanan kompetisi internasional, khususnya pada sektor industri manufaktur dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=260

Sangat mengerikan sekali jika membayangkan apa yang akan terjadi nanti dengan situasi transportasi di Jakarta pada tahun 2020, jika tidak banyak yang bisa kita perbuat untuk memperbaiki kondisi transportasi sekarang ini. Kemacetan parah terjadi dimana-mana. Orang-orang banyak yang stress dan bagi yang tidak kuat mungkin menjadi gila. Rumah sakit penuh dengan orang sakit saluran pernapasan, darah tinggi, bronchitis, dan asthma. Lebih menakutkan lagi akan terjadi penurunan IQ dan meningkatnya mati usia muda. Berdasarkan study yang dilakukan oleh WHO/UNEP pada tahun 1992, Jakarta termasuk 4 besar kota besar terpolusi di dunia. Lebih dari 70% pencemaran udara tersebut berasal dari emisi kendaraan bermotor. Dengan mengambil acuan emisi tahun 1998, tingkat polusi di Jakarta meningkat lebih dari 3 kali lipatnya pada tahun 2015. Tentu akan semakin menakutkan lagi pada tahun 2020 nanti.

Akibat kemacetan tersebut, Jakarta diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 65 triliun pada tahun 2020 tersebut, dengan perincian Rp 28.1 triliun untuk operasioanal kendaraan dan Rp 36.9 triliun untuk kehilangan waktu akibat kemacetan. Angka tersebut tentu akan semakin membengkak jika kerugian akibat biaya kesehatan dan kerusakan lingkungan juga ikut ditambahkan. Sekedar gambaran saja, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank (ADB), total biaya kesehatan akibat efek polusi yang ditimbulkan kemacetan pada tahun 2008 saja mencapai Rp 5.39 triliun. Itu artinya terjadi peningkatan sekitar 3 kalinya jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pada tahun 1998. Sedangkan kerugian akibat kerusakan lingkungan mencapai Rp 5 triliun pada 2008. Semua angka kerugian di atas akan semakin menggelembung jika dimasukan juga kerugian akibat peluang bisnis yang hilang karena kemacetan. Sungguh luar biasa sekali.

Angka di atas adalah wajar dan pantas terjadi, dengan mencermati data pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta sekarang ini. Dengan mengambil perbandingan jumlah kendaraan bermotor di tahun 1994, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI, maka ada kenaikan sebesar 2.34 kalinya untuk sepeda motor dan 1.99 kalinya untuk mobil pribadi pada tahun 2004. Tentu akan semakin berlipat ganda lagi pada tahun 2020 nanti. Jika tidak ada sesuatu perubahan yang mendasar yang bisa kita lakukan untuk menghentikan pertumbahan kendaraan bermotor tersebut, maka apa yang kita takutkan dengan hal-hal yang di atas akan terjadi dengan pasti. Apakah kita akan tinggal diam atau berserah diri saja dalam hal ini?

Apa yang salah dan apa yang seharusnya dilakukan

Saya yakin, kita semua tidak menginginkan hal di atas akan terjadi, bukan? Masalah transportasi yang terjadi saat ini adalah potret dari dua kegagalan kita selama ini. Yang pertama adalah kegagalan kita untuk mengembangkan fasilitas transportasi umum modern yang massal, cepat, murah, dan aman. Yang kedua adalah kegagalan kita untuk menahan laju urbanisasi dan memeratakan pembangunan antara desa dan kota. Efek dari kedua kegagalan di atas semakin diperparah lagi dengan kegagalan kita dalam mengantisipasi dan mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor yang sebesar 12% pertahun. Mau sampai kapan pertumbuhan sebesar itu dibiarkan terus? Penambahan jalan raya sebesar 8% pertahun pun masih belum kuat mengimbanginya. Mau berapa panjang lagi jalan akan disediakan untuk memanjakan pemilik kendaraan bermotor? Mau berapa banyak lagi rumah yang akan siap digusur? Pembebasan lahan dan penggusuran rumah sudah sering menjadi masalah yang lain lagi.

Berdasarkan hasil study yang dilakukan oleh JICA dan Bappenas yang dituangkan dalam Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek 2004 (SITRAMP 2004), disitu sudah dijelaskan bahwa transportasi untuk Jabodetabek harus mengandalkan Kereta Api komuter, sedangkan Subway dan Busway adalah angkutan massal pelengkap. Melihat kenyataan yang ada di lapangan saat ini, baru Busway yang serius diwujudkan, walaupun dalam pembangunannya memperparah kemacetan dan tidak sedikit orang yang protes. Nah, tentu menjadi pertanyaan bagi kita mengapa justru Kereta Api sebagai yang utama malah seperti terbengkalai atau terlupakan? Sejauh mana keseriusan kita dalam menjalankan mastyer plan di atas? Kenapa lamban kita dalam implementasi? Dimana masalah kita sebenarnya?

Fenomena komunitas bersepeda ke tempat kerja

Mewujudkan sebuah infrastruktur transportasi umum modern yang massal, cepat, murah, dan aman memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Saya setuju. Bagaimana dengan mewujudkan jalur khusus untuk pesepeda? Apakah ini sulit juga? Sekarang ini, telah ada sekitar 3 komunitas rombongan bersepeda yang berangkat kerja ke Jakarta. Kelompok ini dikenal dengan Bike To Work atau disingkat B2W. Rombongan dari Depok mengusung nama RODEK yang merupakan singkatan dari Rombongan Depok. Rombongan dari Tangerang mengusung nama RANGER yang merupakan singkatan dari Rombongan Tangerang, dan Rombongan dari Bekasi tidak mau kalh dengan mengusung nama ROBEKS yang merupakan singkatan dari Rombongan Bekasi. Pada umumnya, komunitas ini adalah generasi muda usia produktif yang sadar akan masalah polusi dan isu pemanasan global. Jumlah mereka saat ini sudah mencapai lebih dari 3.000 orang dan menunjukan peningkatan anggota dari hari ke hari. Saya yakin, banyak diantara kita yang sering melihat mereka berombongan pagi-pagi menuju Jakarta.

Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita dengan hadirnya komunitas bersepeda ini? Bukankan komunitas ini berpotensi mengurangi pusing kepala kita dalam hal mengatasi kemacetan dan polusi udara? Bukankah kehadiran mereka merupakan suatu hal yang positif sebagai alternatif moda transportasi yang ada? Kalau jawabannya ya, mengapa belum ada langkah-langkah serius untuk mengakui keberadaan mereka? Bagaimana kita harus mengakuinya? Ada dua hal saja yang harus disediakan. Hal yang pertama adalah dengan menyediakan jalur khusus untuk bersepeda di jalan raya? Hal yang kedua adalah dengan menyediakan aturan khusus lalu lintas yang melindungi pesepeda.

Mengenai dua hal yang di atas, sebenarnya tidak usahlah kita berpusing-pusing kepala untuk memikirkannya. Semuanya bisa mencontoh dari apa yang sudah dilakukan oleh negara maju. Seperti umumnya di banyak kota di Eropa, disediakan jalur khusus dan aturan lalu lintas yang jelas. Jalur khusus ini kebanyakan dalam bentuk trotoar yang lebar yang berbagi dengan pejalan kaki. Batas dan hak masing-masing pejalan kaki dan pesepeda dipisahkan dengan garis atau warna trotoar yang berbeda. Sedangkan untuk aturan lalu lintas, sudah tentu yang pro untuk pesepeda. Harusnya memang begitu, lebih menghargai komunitas yang sadar akan lingkungan. Tanpa harus melakukan study banding yang mengeluarkan biaya dan waktu, hal ini sebenarnya dengan mudah sekali untuk dilakukan, asal kita memang punya niat yang tulus untuk itu.

Untuk penyediaan jalur khusus, bolehlah mengakui langkah maju yang sudah dibuat oleh Pemda DKI yang mengakui keberadaan komunitas berseda ini. Sudah ada “sepenggal” jalan khusus untuk bersepeda, seperti Jl. Yos Sudarso, Jl. Ahmad Yani, dan Jl. DI Panjaitan. Hari bersepedapun sudah beberapa kali diadakan, khususnya untuk di jalan Thamrin. Pertanyaannya, apakah hal tersebut sudah dianggap serius? Maaf sekali kalau saya menganggap itu belum serius. Untuk langkah awal ya boleh-boleh saja. Keseriusan kita mengakui keberadaan komunitas bersepeda ini tidaklah dinilai dengan hanya menyediakan sepotong jalan bersepeda dan sekedar mengadakan satu hari khusus bersepeda saja. Itu tidaklah cukup alias tidak ada apa-apanya. Itu adalah budaya basa-basi yang seharusnya sudah kita tinggalkan di jaman sekarang ini.

Lantas seriusnya bagaimana? Kalau kita serius, haruslah dimulai dari ujungnya. Ujung darimana rombongan tersebut mulai “menggenjot” pedal sepedanya. Harusnya disediakan mulai dari Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kalau kita mau memutar otak, sebenarnya ada potensi jalur bersepeda yang boleh dikatakan aman dan cepat, yaitu memanfaatkan jalur hijau di sisi jalan tol. Soal keamanan jalurnya, bisa dipikirkan dengan memberikan pembatas khusus dan bagus serta aturan yang jelas sebagai jalur khusus untuk bersepeda. Sisi jalan tol Bekasi – Jakarta, Cibubur – Jakarta, Meruya – Jakarta, bisa dimanfaatkan. Jika hal ini bisa diwujudkan, saya yakin akan semakin banyak yang akan tertarik untuk beralih menjadi “penggenjot pedal” yang anti macet dan ramah lingkungan daripada “penginjak gas” yang akrab dengan kemacetan dan polusi udara.

Ada hal menarik yang akan terjadi jika koridor Busway semakin lengkap dan komunitas bersepeda semakin diakuinya keberadaannya. Sepedapun bisa menjadi “feeder” yang dapat diandalkan untuk Busway. Bagaimana bisa? Di jaman yang serba mesin canggih ini, sepedapun tidak kalah hebat dalam melakukan inovasi. Sekarang ini sudah banyak tersedia sepeda yang bisa dilipat menjadi kecil dan ringan sehingga bisa ditenteng. Dengan standard lipat sepeda tertentu dan tanpa mengganggu kenyamanan penumpang yang lain, tidak ada alasan Busway untuk menolak penumpang bersepeda ini bukan? Dari rumah mereka menggenjot sepeda, lanjut naik Busway, turun dari Busway dilanjutkan kembali dengan menggenjot sepeda ke tempat tujuan yang semakin dekat.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa menyiapkan jalur khusus saja tidaklah cukup, masih harus dilengkapi dengan aturan hukum dan rambu-rambu lalu lintas yang melindungi komunitas bersepeda ini. Kalau aturan hukum dan rambu-rambu ini tidak disiapkan, akibatnya sudah bisa ditebak, akan semakin banyak nyawa pesepeda yang hilang secara sia-sia di jalan raya. Nyawa mereka tidak akan dihargai oleh pengendara kendaraan bermotor lainnya. Sebagai gambaran, pengendara sepeda motor saja sudah 3.3 orang meninggal per harinya se Jabodetabek pada tahun 2002. Bisa jadi nyawa yang hilang tersebut karena tidak dihargai oleh sesama pengendara sepeda motor atau bisa juga oleh kendaraan bermotor lainnya (mobil pribadi, bus, truk). Berdasarkan hasil perhitungan dari Departemen Perhubungan, bahwa kerugian materi secara total dari seorang yang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya adalah Rp.327.338.384, maka janganlah kita semakin menambah kerugian yang sudah dijelaskan tadi dengan kerugian dari kematian ini. Sudah pasti akan semakin membengkak angka yang sudah “gemuk” itu. Berkaca dari kondisi saat ini dan jika hal ini tidak bias diantisipasi dari awal, jangan mengharap bersepeda akan membudaya di Jakarta.

Di negara Eropa, seperti di Jerman, dengan perlindungan lalu lintas yang ketat terhadap pesepeda, menimbulkan budaya penghormatan yang serius terhadap komunitas bersepeda ini. Jangankan menabrak, menyenggol mereka saja sudah menjadi masalah besar bagi kelangsungan ijin mengemudi bagi pengendara kendaraan bermotor. Jadi, dengan adanya aturan yang pro pesepeda tersebut, akan menimbulkan rasa aman dan percaya diri sehingga diharapkan akan semakin banyak orang yang beralih ke sepeda. Jadi, mengapa harus menunggu sampai banyak korban dulu sehingga kita baru mulai bergerak untuk membuat undang-undang yang melindungi keberadaan mereka di jalan raya? Sifat sadar belakangan inipun sudah harus kita buang jauh-jauh yang merupakan buah dari ketidakpekaan kita terhadap masalah yang ada.

Adalagi contoh menarik yang diberikan oleh Universitas Indonesia (UI) di Depok. UI, dengan Rektor barunya yang pernah lama mengenyam pendidikan di Jerman, yang terkenal dengan kota-kota sepedanya, telah mencanangkan Kampus UI sebagai Kampus Sepeda dengan konsep kampus hijau yang bertaraf internasional. Saat ini, UI sedang dalam tahap penyelesaian akhir pembangunan jalur khusus sepeda kampusnya. Jalur khusus sepeda kampus yang pertama di Indonesia ini rencananya akan segera diresmikan pada Maret 2008 ini oleh Sang Rektor. Apa yang sedang dirintis oleh UI ini patut kita hargai bersama. Semoga hal ini bisa diikuti oleh kampus –kampus lainnya di Indonesia. Memang, sudah selayaknya kampus perguruan tinggi memberikan contoh kepada masyarakat lainnya betapa hebatnya bersepeda, pentingnya udara yang bersih dan hidup yang sehat serta betapa menakutkannya efek pemanasan global.

Penutup

Sebenarnya yang dibutuhkan dari kita adalah kemauan untuk mewujudkan potensi dari bersepeda tersebut menjadi kenyataan. Kita tidak usah terlalu berkutat dengan infrastruktur transportasi yang serba canggih dan mega proyek, karena sampai kapanpun, kalau pesepeda tidak digalakkan di Jakarta, maka Jakarta akan menjadi kota yang tidak layak untuk ditinggali karena macet, polusi, dan lain sebagainya. Potensi besar ada di depan mata yang diberikan oleh komunitas bersepeda ini. Kita harus sadar dengan potensi ini agar jangan sampai potensi ini nantinya meredup karena tidak diurusin dengan serius. Mungkin potensi sepeda “tidak layak dijual hasilnya secara politis”, tetapi amat layak bagi kita untuk “menghargai nyawa sesama dan meredam polusi serta pemanasan global”. Jika kita belum bisa buktikan untuk mapu membangun transportasi modern massal, cepat, murah dan aman tidak bisa, kemudian tidak mampu juga membangun infrastruktur untuk pesepeda yang mudah dan murah, lantas kita bisanya apa?

http://www.businessjournal.co.id/berita_detail.php?id=313

http://www.islamicfinance.co.id/berita_detail.php?id=314

Jika seandainya Pak Menteri bisa bermimpi dengan menjadikan 2.000 orang Kenshusei yang pulang setiap tahunnya dan masing-masing berhasil mendirikan usaha yang mampu memperkerjakan sekitar dua orang saja, maka kurang lebih sudah ada sekitar 4.000 tenaga kerja/tahun yang mampu diserap oleh para jagoan WGTT ini yaitu Kenshusei. Mereka akan kembali ke kampung halamannya dan menggeliatkan ekomoni di kampugnya tersebut. Mungkin akan jauh lebih besar daripada lapangan kerja yang bisa diciptakan oleh investasi asing. http://www.detikfinance.com/read/2008/09/02/175824/998775/4/jerman-diminta-kembali-mereindustrialisasi-indonesia.

http://probiz.wgtt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=1

Penulis sudah lama tidak di Perusahaan Jepang dan tidak mengetahui banyak perkembangan selanjutnya dengan hal yang di atas. Menarik sekali apa yang Dr. Hasanuddin Abdurahman (Direktur PT Osimo Indonesia) sampaikan, jika sudah ada keinginan membuka pintu yang agak lebar dari Perusahaan Jepang untuk supplier lokal. Penulis pikir ini masuk akal mengingat semakin mengecilnya ruang pasar barang/jasa Jepang sejak menggeliatnya ekonomi China dengan barangnya yang murah, walaupun dari segi kualitas memang masih rata-rata dibawah Jepang. Situasi China sekarang ini kurang lebih hampir sama halnya dengan kondisi awal produk Jepang dulu membanjiri pasar dunia dengan barangnya yang murah. Waktu itu, banyak yang mencemooh barang Jepang yang tidak sekaliber barang keluaran Eropa atau USA. Si Jepang nya pintar, dengan keuntungan yang didapat dari penjualan barang murah dan low quality (anggapan waktu itu), sebagian keuntungan tersebut disisihkan untuk R&D yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, dan kita sudah lihat sekarang hasilnya bagaimana. Hal ini pulalah yang sedang dilakukan China sekarang dan dengan cepat disadari juga oleh si Jepang.

Memang, tidak ada alasan lain bagi Jepang untuk tidak mengurangi biaya produksinya karena lambat-laun China pasti akan mengejar kualitas Jepang. Salah satu caranya adalah mengurangi ketergantungan Jepang dengan sesama Perusahaan Jepang yang berbiaya tinggi dan menggantikannya dengan menggandeng Supplier Lokal. Ketakutan dan alasan klasik selama ini tentang Low Quality barang dan jasa dari Supplier Lokal ini sebenarnya bisa diatasi. Intinya adalah komunikasi. Komunikasi bagaimana yang cocok? Rata-rata Perusahaan Jepang yang established berjalan dengan manual kualitas yang tertuang dalam ISO seri 9000 an. Apa yang tertuang di ISO inilah yang harus dikomunikasikan ke Supplier Lokal tersebut. Ini adalah urusan dan tanggung jawab dari QC Manager di Perusahaan Jepang yang rata-rata dipegang oleh orang Indonesia, untuk selalu aktif berkomunikasi dan mengontrol dengan Supplier Lokal ini. Komunikasi yang aktif di sini adalah secara teratur memberikan umpan balik terhadap setiap item penerimaan barang/jasa berdasarkan point-point kualitas yang sudah dikomunikasikan dan disepakati dari awal. QC Manager juga harus aktif melakukan audit berkala ke lokasi Supplier Lokal tadi. Hasil audit yang disimpulkan dengan hasil: Compliance (dengan beberapa catatan major/minor) atau Uncompliance sama sekali. Apapun hasilnya, haruslah dengan tulus dibina, janganlah dibinasakan. Jangan sampai terjadi “kong kali kong atau cin cai alias main mata” antara Supplier dengan QC Perusahaan Jepang tadi. Disinilah peranan penting dari seorang QC Manager sebagai salah satu pelaksana visi perusahaan Jepang yang akan membina Supplier Lokal yang tentunya akan menambah kepercayaan diri Perusahaan Jepang untuk bermitra dengan Supplier Lokal. Seiring-sejalanpun, sistem ISO, Kaizen, TPM, QCC, dsb juga harus bisa ditularkan kepada Supplier Lokal tersebut yang tentu akan semakin meningkatkan efisiensi, produktifitas dan kualitas yang hasilnya tentu semakin menguntungkan kedua belah pihak.

Jika memang Perusahaan Jepang sudah mulai membuka pintunya untuk Supplier Lokal, maka inilah peluang dan tantangan yang harus segera diambil. Beberapa item yang tidak begitu major, seperti Packaging (cartoon box, dll) dan Accessories (tali temali, label, manual book, lainnya bisa sebenarnya dikerjakan oleh Supplier Lokal yang kecil, skala Home Industry atau Kelompok Kerajinan Kecil tertentu yang berbasis Koperasi di perkampungan. Sistem seperti ini yang sedang dijalankan China sekarang dan kita sudah lihat sendiri efeknya.

Penulis pikir kedua belah pihak, Perusahaan Jepang dan Supplier Lokal harus saling mengejar bola peluang ini. Perusahaan Jepang juga harus terbuka memberikan informasi item-item yang (kemungkinan) bisa dikerjakan oleh Supplier Lokal. Untuk tahap awalnya, saya kira hanya beberapa item dengan tingkat resiko yang terendah yang akan dilepas untuk Supplier Lokal oleh Perusahaan Jepang, sambil melihat perkembangan selanjutnya. Di situlah letak pembuktian kemampuan diri Supplier Lokal untuk memenuhi apa yang diminta: Price, Quality, and Delivery!

Mungkin inilah salah kado berharga yang diberikan oleh Perusahaan Jepang di Indonesia untuk memperingati 50 tahun Ulang tahun Persabahatannya dengan Indonesia. Sebuah kado yang diserahkan dengan saling keterbukaan, kepercayaan, dan saling membutuhkan.

(http://probiz.wgtt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=2)

What is “Improvement?” Improvement is just a simple word and it is not so difficult to say, is not it? I am sure, you, who are reading this Blog, always hear about improvement as same as people out there too. I hope so! People can talk and discuss about improvement in different environments and societies, like: manufacturing, service industry, sport activity, education, business, and so on. I am very much sure all of them agree that improvement contents a positive meaning. If you talk about improvement, directly you will start talking about a measurement. This measurement needs two (2) points as your references: “Before” and “After”. If you ask to manufacturing and service industry people about improvement, they will bring you to talk about quality, productivity, lead time, stock, product cost, throughput, and etc. When you ask to sport activity people about improvement, they will talk to you about: speed, time, goal, rank, gold medal, and etc. In education, they will talk about: accreditation, mark, passing grade, and etc and in business, they will talk about: profit, market penetration, new product, customer satisfaction, and etc.

Why do you need “Improvement?” People do “improvement” just for a reason. What is that? No other else, it is “competitiveness”. If you succeed it, you will “survive”, if not, you will “disappear” or you will “dyeing” soon. I do not want to make you afraid to read this article. I am sorry. I just remind you in order to make you knowing your status and situation. I do not care who you are. If you are a Leader, CEO/Manager, Student, Businessman/woman, Athlete, Farmer/Worker, Father/mother, or whatever you are, you have to be careful about “improvement”. As I mentioned above, it just a simple word, but do not make it simple! “I do not care about improvement”. “I do not want to do improvement”. Well, I must say that I do not care about you too if you do not have any people depended on you! I am sorry to say like this. But, please think it over if you have so many people around YOU and much depended on YOU! Maybe, because of you, they will survive and you can bring them to the better situation from now. That is all!

Where do you make “Improvement”. Do you have difficulties to find the place for improvement? I do not think so! Hey, come on, do not look at any places first! Find yourself as a place for improvement! You, your body and soul, integrated with mind, knowledge, personality, experiences, skill, talent, ambition, emotion, and etc. Do not you realize these?

When do you start “Improvement”. You can start “improvement” anytime you want. You know better than me about your situation and you can decide when you want to make it. If you ask me about this question, I will be very happy to suggest you to start make improvement from “NOW”. Why? Do not forget what I mentioned above “Improvement” means “competitiveness”, and “competitiveness” means “survive”. I think I do not have to explain it again. That is so clear enough. Who can do “Improvement”. Everybody can do “improvement” and I mentioned above, it can be started from yours.